PNS GAPTEK TERANCAM PENSIUN DINI SESUAI UU NO 5 TAHUN 2014 !!

loading...
Selamat pagi rekan-rekan guru semua salam edukasi !!!  Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) kini dituntut melek teknologi. Pasalnya untuk memperoleh data PNS secara akurat, terintegrasi dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN harus melakukan pendataan ulang PNS (e-PUNS).
PNS dituntut mememiliki kepedulian data pribadi karena pengisian data dilakukan secara online pada situs web e-PUPNS dengan domain https://epupns.bkn.go.id. Cakupan data yakni data pokok pegawai (core data), data riwayat (kepangkatan, pendidikan, jabatan, keluarga), data sosial ekonomi/ kesejahteraan PNS (pendidikan anak, perumahan), self assessment (company and potency individual), dan lain-lain (stakeholder PNS).
Kasubag Kepegawaian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Dwi Haryono, dalam Workshop Penyelesaian Kasus Kepegawaian di aula lantai II Gedung BKD, Selasa (9/6), mengatakan bahwa hal mendasar perlu dilakukan seluruh PNS untuk menyiapkan akun email (eleltronik mail) atau surel (surat elektronik).

Ditegaskan kepada seluruh PNS untuk mengisi dan mengikuti e-PUPNS 2015. Karena, bagi PNS tidak mengikuti e-PUPNS 2015 mendapatkan sanksi yakni tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN.
“Adapun sebagai konseuensinya kita tidak akan mendapatkan layanan kepagawaian dan dinyatakan berhenti atau pensiun,” terangnya.

Sementara tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin bagi PNS, seorang dijatuhi hukuman disiplin, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Itu dilakukan untuk menjamin obyektifitas dalam penjatuhan hukuman disiplin dengan memastikan tentang kebenaran adanya perbuatan pelanggaran disiplin oleh PNS. Yakni melalui mengetahui latar belakang, kapan, dimana, dengan siapa perbuatan dilakukan, akibat ditimbulkan serta pernah tidaknya bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus sama.

Di akhir sesi, Dwi Haryono memaparkan tentang Ijin perkawinan dan perceraian PNS. Dijelaskan bahwa keduduka PNS menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 antara lain sebagai unsur aparatur negara, harus ditunjang dengan kehidupan rumah tangga yang serasi agar dalam pelaksanaan tugas tidak terganggu dengan masalah rumah tangga.
“Seorang PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara herarkhis, selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali,” ujarnya.

PNS melakukan perceraian imbuh dia, wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin pejabat, sedangkan bagi PNS berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan pejabat.
demikian berita yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua
loading...
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
14 Komentar untuk "PNS GAPTEK TERANCAM PENSIUN DINI SESUAI UU NO 5 TAHUN 2014 !!"

Hmmm... Harus x sih memang pns melek teknologi, tp pengisian data Biasax ada operator di yg isikan

Kalo ngga bisa kan ada biro jasa

Saya tidak yakin aturan ini dilaksanakan di tempat saya Fakfak, Papua Barat. Jika itu terjadi, berarti 60% guru akan dipensiundinikan? Apa iya?

Begini saja,
1. Evaluasi dulu semua kelemahan dan dan kelebihan yang dimiliki Kemdikbud dari tingkat Kementrian sampai ke tingkat paling bawah di sekolah.
2. Buat pemetaan, guru di kota berapa, guru di kampung berapa, guru di daerah 3T berapa?
3. Data berapa banyak guru yang sudah familiar dg teknologi (komputer).
4. Data perlengkapan/peralatan iptek yg ada di tiap sekolah.
5. Lakukan sosialisasi dan pelatihan.
6. Lakukan uji kompetensi.
7. Umumkan hasil, lalu eksekusi Aturan.

Jangankan di Fakfak SD di Kab. Pacitan yang saya tahu operator sekolah 70% GTT, PNS dipensiun, siapa yang ngajar di sekolah?

Bisa juga untuk meningkatkan informatika di dunia pendidikan...tapi sosialisasikan dulu aturannya ke semua guru.....

Sulitnya memberhentikan PNS berbanding lurus dg test masuk PNS, hahaha....jd kedua2nya sulit, jangankan hanya soal melek tehnologi msh banyak tu PNS yg kerjaanya keluyuran tp minta gaji

Yakin? Ujung2nya operator sekolah yang kerja.. eleeuhhh... sama saja boong, mgkin gx nyampe 20% pns yg bisa komputer.. #the_real_fact

diadakan bolhe...tapi klo SERVER sj "abal-abal" y percuma saja... cuman sekedar "proyek" doang....

http://www.kompasiana.com/kuningan.jabar/self-service-technology-vs-operator-service-technology_55fdf2504223bdbc22aa97a7

Hanya gara-gara tdk melek teknologi informasi PNS diberhentikan/dianggap pensiun? Gimana koneksi internet yg tdk terjangkau di kecamatan maupun pedesaan tertinggal? Disitu kadang merasa sedih. Tidak segampang itu memberhentikan PNS.

itu namanya tindakan semena-mena terhadap masyarakat guru dan belum tentu gurunya yang salah buktinya sampai sekarang saya mencoba melakukan pendaftaran selalu jawabannya maaf, instansi anda belum membuka pendaftaran itu berarti bukan kami yang salah melainkan pihak instansinya yang belum membuka pendaftaran!

Tapi waktu tes CPNS GAK ADA TUH SYARAT HARUS NGERTI IT....HE.....HE....HE...

Gaptek memang perlu dihilangkan tetapi alangkah bijak ketika hal itu dilakukan secara bertahap agar ada kesempatan bagi mereka yg gaptek untuk belajar selain itu bagi pns diatas usia 50 yang berada pada wilayah terpencil umumnya gatek tetapi hal ini bukan berarti mereka tidak melaksanakan tupoksix dengan baik, bahkan mereka bekerja dengan sangat baik dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya untuk urusan IT berikan saja pada operator kan mereka diterima dlm urusan tsb.

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top