INFO TERBARU !! PGRI TOLAK SERTIFIKASI DIBAYAR SENDIRI OLEH GURU !!

loading...
selamat malam Bapak dan Ibu Guru salam sejahtera dan salam edukasi !!
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan aturan baru bagi para guru yang belum disertifikasi. Mereka yang sudah menjadi guru sejak 1 Januari 2006 tapi belum disertifikasi, harus membiayai sendiri program sertifikasinya mulai tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menolak dengan tegas aturan itu karena hakikatnya menganiaya guru. Sulistiyo mengatakan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 82 ayat 2 sangat jelas menyebutkan bahwa paling lambat 10 tahun sejak undang-undang itu disahkan (tahun 2005) guru-guru harus sudah S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Itu berarti, sertifikasi merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk pembiayaannya.

“Saya ingin menagih janji Mendikbud, katanya akan menyayangi dan memuliakan guru. Mendikbud harus menghentikan gagasannya yang aneh dan melanggar UU Guru dan Dosen itu,” kata Sulistiyo saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut Sulistiyo, UU Guru dan Dosen secara eksplisit menyatakan pemerintah dan atau pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan sertifikat pendidik, untuk guru dalam jabatan. Dia menjelaskan guru dalam jabatan berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU Guru dan Dosen adalah guru yang sudah mengajar.

Selanjutnya, guru yang sudah mengajar bisa memproses sertifikasi dengan syarat sudah menjadi guru tetap, yakni guru yang sudah diangkat oleh pemerintah/sekolah/yayasan dan telah bekerja minimal 2 tahun.

“Artinya, guru yang sudah mengajar biaya sertifikasinya ditanggung pemerintah pusat atau daerah,” kata Sulistiyo.

Sulistiyo mengatakan berdasarkan UU Guru dan Dosen, pemerintah seharusnya sudah menuntaskan sertifikasi guru paling lambat tahun 2015. Setelah itu, pemerintah hanya mengangkat guru yang telah bergelar sarjana (S1) dan bersertifikat pendidik.
Bahkan, ujarnya, pemerintah seharusnya hanya mengangkat guru yang telah S1/D4 dan bersertifikat pendidik setelah pengesahan UU Guru dan Dosen. Tapi sayangnya, pemerintah tidak mampu menyediakan guru yang memenuhi syarat sehingga guru yang diangkat saat itu adalah guru-guru yang belum sarjana dan belum bersertifikasi.
“Jika mulai tahun 2016, guru harus membayar sendiri sertifikasinya itu adalah sistem yang mengada-ada untuk menutupi kegagalan melaksanakan UU Guru dan Dosen saja,” tandas Sulistiyo.
Berdasarkan data PGRI, guru yang belum disertifikasi masih sekitar 1,4 juta orang dimana 45% guru belum disertifikasi bukan karena kesalahan mereka.

“Seperti kita ketahui, kuota sertifikasi yang menetapkan adalah pemerintah, yang mensertifikasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di bawah pemerintah. Seandainya, kuotanya banyak mestinya seluruh guru dalam jabatan sudah selesai disertifikasi,” kata Sulistiyo.
(Sumber : beritasatu.com )
Demikian informasi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, salam PGRI 
loading...
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
1 Komentar untuk "INFO TERBARU !! PGRI TOLAK SERTIFIKASI DIBAYAR SENDIRI OLEH GURU !!"

Ahir-ahir ini pemerintah bukan memberikan solusi tapi semakin membuat terpuruk keadaan, seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dari bom nagasaki yang kemudian orang-orang yg utama diselamatkan saat itu juga para guru/pendidik. ingat pondasi kesuksesan bangsa itu ada digenerasi selanjutnya dan siapa yg membentuk generasi selanjutnya kalau bukan guru! "BUKA MATA" .
-mau ngarepin anak bangsa mendadak pinter atau belajar sendiri tanpa guru,,, MIMPI TANPA TIDUR/NGAYAL.
-lalu siapa juga yang mendidik yg membuat kebijakan saat ini kalau bukan "GURU"

Sepertinya pemerintah kehabisan akal gara-gara dikuasai jabatan dan takut terperosot menjadi masyarakat jelata, jika demikian maka itu sangat memalukan, sayang sekali malah itu yang disebut "BUTA".
-salah sedikit melihat prestasi anak didik, ujung-ujungnya guru yg menjadi kambing hitam, Wahai para ulil amri mana riword yang seharusnya"GURU DAPATKAN"
-tak ada upaya yg paling bijaksana termasuk kurikulum diganti tiap hari gak ngaruh. tapi kenyataannya guru diterlantarkan.
-masukan juga untuk guru yg sudah PN/Sertifikasi, jangan merasa lepas dari tanggung jawab setelah menikmati gaji negara bertindaklah profesional karena hak peserta didik harus anda penuhi. Masih banyak calon guru yang cerdas, pintar tapi belum mendapatkan kesempatan duduk seperti anda karena tingkat KKN kita masih tinggi. “KASIAN”, malah pemerintah memberikan kebijakan lagi ujungnya demo, kalau yaqin lulus seblumnya karena anda bener2 bisa menjawab kenapa takut untuk diuji lagi.
-Pemerintah ngeluarin aturan karena guru dirasa kurang professional “WAJAR” itu bentuk Evaluasi
-Guru demo karena tidak setuju, karena jadi guru atau staf abdi negarapun tanpa uang tak bisa “CURANG”
-Para guru yg seharusnya pantas duduk malah lebih pantas diutamakan tapi buktinya tidak dapat duduk seperti anda alasan tidak punya uang untuk menebus kelulusannya. Merekalah yg lebih berperan membetuk anak bangsa, itu yang disebut GURU BERILMU MEMILIKI SIKAP YG LEBIH BIJAK SANA. Dan tidak demo Loooo!

Salam pendidikan Untuk Indonesia Generasi Emas 2045.

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top